Bab 2 Isi

BAB 2

ISI

2.1. Pengaruh Sistem Demokrasi Parlementer Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Politik

2.1.1. Terhadap Kehidupan Politik

                Sistem demokrasi parlementer sering juga disebut demokrasi liberal. Pada masa ini, diwarnai dengan pemerintahan yang dijalankan oleh tujuh masa kabinet yang berbeda. Pada sistem demokasi ini, kabinet harus bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Kondisi Indonesia pada masa ini tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kabinet sering mengalami pertentangan dan keterbatasan dengan parlemen. Ketidakcocokan ini terjadi karena adanya kelompok oposisi yang kuat sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan negara. Berikut adalah ketujuh kabinet pada masa demokrasi parlementer

Kabinet	Masa Jabatan	Program Kerja	Hasil Kerja	Kegagalan
Natsir	6 September 1950 – 18 April 1951	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 2. Menguatkan kon-solidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan. 3. Penyempurnaan angkatan perang. 4. Memperjuangkan Irian Barat. 5. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat se-bagai fondasi ekonomi nasional.	1. Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 2. Masuknya In-donesia menjadi anggota PBB. 3. Dilaksanakannya perudingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda.	Perundingan dengan Belanda mengenai Iri-an Barat gagal dan mengakibatkan munculnya mosi tidak per-caya pada kabinet Natsir di parlementer.
Sukiman	26 April 1951-1952	1. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga kea-manan dan keter-tiban. 2. Memperjuangkan ke-makmuran dan ke-sejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. 3. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu. 4. Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.	Terjadi banyak hambatan dalam kabinet Sukirman yang membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya, antara lain kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen politik, dan adanya permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia.	Kabinet ini gagal dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memi-haknya Indonesia pada Blok Barat dengan menandatangani Mu-tual Security Act dengan pemerintah America Serikat.
Wilopo	19 Maret 1952 - 2 Juni 1953	1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan kea-manan rakyat.	1. Munculnya sen-timen kedaerahan akibat ke-tidakpuasan te-rhadap pemerin-tah. 2. Adanya konflik di tubuh angkatan darat me-nyebabkan pe-ristiwa 17 Okto-ber 1952. 3. Adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara	Melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerin-tah bernama Sarekat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pe-ngembalian mandat Wilopo.
Ali Sastroamidjojo I	31 Juli 1953 – 24 Juli 1955	1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955. 2. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberon-takan di daerah. 3. Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang be-bas aktif dan turut berperan dalam menciptakan per-damaian dunia.	1. Disusunnya ke-rangka panitia pelaksana pemilu. 2. Suksesnya pe-laksanaan konferensi Asia Afrika. 3. Membaiknya hubungan dengan Cina.	1. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia. 2. Munculnya pem-berontakan di berbagai daerah. 3. Masih berlanjut-nya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A. H. Nasution yang di-gantikan oleh Bambang Sugeng.
Burhanuddin Harahap	Agustus 1955 – 3 Maret 1956	1. Memerintahkan Polisi Militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di departemen kehakiman. 2. Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin. 3. Mengangkat kembali A. H. Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955.	1. Diselenggara-kannya pemilu tahun 1955. 2. Dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda. 3. Berhasil me-nentukan sistem parlemen Indonesia.	Banyak perseteruan antara para pemenang pemilu yang meyebabkan sidang parlemen berujung pada jalan buntu.
Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956 – 14 Maret 1957	1. Memperjungkan masuknya Irian Barat ke Indonesia. 2. Mempercepat proses pemben-tukan daerah oto-nom di Indonesia. 3. Meningkatkan ke-sejahteraan kaum buruh dan pega-wai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan ne-gara.	1. Ditandatangi-nya undang – undang pem-batalan KMB oleh Presiden Soekarno. 2. Beralihnya pe-rusahaan Be-landa milik warga Tiong-hoa. 3. Kepentingan Belanda diper-lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia	Munculnya sentimen Anti-Cina dalam ma-syarakat, munculnya kekecewaan peme-rintah daerah terha-dap pemerintah pu-sat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah.
Djuanda (Kabinet Karya)	9 April 1957 – 10 Juli 1959	1. Pembentukan dewan nasional. 2. Normalisasi kea-daan Republik. 3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembata-lan hasil KMB. 4. Memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia. 5. Mempercepat dan mengintensikan program pembang-unan.	1. Dibentuknya dewan nasional untuk menam-pung aspirasi rakyat yang ter-gabung dalam nonpartai. 2. Pemersihan pejabat-pejabat yang mela-kukan korupsi. 3. Dilaksanakan-nya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keamanan negara. 4. Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia.	Terjadi banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah.

Menyangkut peranannya  dalam menghadapi krisis-krisis kabinet, Soekarno menyatakan tidak satu pun kabinet bisa melakukan sesuatu tanpa campur tangannya. Bukan karena ia mau mencampuri, melainkan kerena setiap kali muncul masalah, perdana menteri berlari kepadanya untuk meminta segera campur tangan. Ia karena itu, dalam situasi krisis, selain menjadi negarawan arif dan tanggap, juga menjadi penengah dan pemersatu pada saat yang menegangkan dan dalam situasi di mana ada gejala perpecahan.

Hal tersebut dibuktikan dalam puncak krisis masa demokrasi perlementer, situasi menjelang dalam sidang konstituante, ketika ideologi negara kembali dipermasalahkan. Konstituante adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membentuk UUD (baru). Pada 20 November  1956, konstituante memulai sidang pertamanya. Memalui beberapa sidang yang dijalankan untuk merancang UUD baru, konstituante tidak berhasil dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan konstituante adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante. Pada saat itu terdapat tiga prors kekuatan partai politik utama yang menempati kursi konstituante dan pemerintah yaitu Partai Islam, Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Krisis  yang menurut Soekarno menjurus ke kehancuran negara dan bangsa ini diatasi dengan dekret peresiden yang isinya antara lain pemubaran konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945.

            Demokrasi parlementer diakhiri degan tidak demokratis oleh Soekarno. Soekarno merasa tidak puas terkukung dalam sistem demokrasi perlementer dimana ia menjadi tokoh lambang saja. Lewat serangkaian pidato pada bulan oktober 1956 ia melontarkan konsepsi tentang demokrasi terpimpin dan peranannya sebagai seorang demokrat yang cocok dengan sistem itu.

2.1.2.        Terhadap Kehidupan Ekonomi.

            Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkannya adalah:

1. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1.5 Triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2.8 Triliun rupiah.
2. Defisit sebesar 5.1 Miliar yang harus ditanggung
3. Perekonomian Indonesia bergantung pada jenis ekspor hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan, apabila permintaan berkurang, maka ekonomi Indonesia akan terpukul.
4. Politik keuangan Indonesia dirancang oleh Belanda.
5. Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem perekonomian.
6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum adanya tenaga ahli dan dana yang memadai.
7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme.
8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri yang menyebabkan pengeluaran di bidang keamanan terus meningkat.
9. Kabinet yang terus berganti menyebabkan program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sementara program baru mulai dirancang.
10. Meledaknya angka pertumbuhan penduduk.

Masalah jangka pendek yang dihadapi adalah:
1. Banyaknya jumlah uang yang beredar.
2. Naiknya biaya hidup.

Masalah jangka panjang yang dihadapi adalah:
1. Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Pada masa kabinet Sukirman, salah satu perubahan ekonomi yang terjadi adalah nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Proses Nasionalisasi itu menyangkut 3 bidang utama yaitu nasionaliasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, dan pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Bank Indonesia adalah bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhan pada 5 Juli 1946. Langkah selanjutnya adalah nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bak sirkulasi. Pemerintah Indonesia juga melakukan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia dengan menukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia (ORI). Pada masa demokrasi parlemeter, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena konflik kepentingan antar kelompok di dalam tubuh konstituante dan parlementer. Salah satu masalah yang dihadap adalah kondisi yang timpang karena berpindahnya aset-aset modal yang dimiliki oleh para pengusaha Belanda ke tangan pengusaha nonpribumi. Untuk mengatasi masalah tersebut Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Gerakan Asaat. Gerakan itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha pribumi dalam berdaya asing terhadap pengusaha-pengusaha nonpribumi.

2.2. Pengaruh Sistem Demokrasi Terpimpin Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Politik

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berdasarkan gagasan bung karno, seharusnya demokrasi ala barat yang liberalis diganti dengan demokrasi yang sesuai dengann pribadi bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. UUD lebih menjamin terlaksananya demokrasi terpimpin

2.2.1. Terhadap Kehidupan Politik.

Bidang politik demokrasi terpimpin:

1. Lembaga negara harus berasal dari aliran Nasakom (nasionalis, agama dan komunis).
2. Pemerintah mengeluarkan peraturan presiden No. 2 tahun 1956 tentang pembentukan MPRS, DPA, Depernas dan front nasional dibentuk oleh presiden.
3. Tanggal 17-8-59 presiden mengucapkan pidato ‘penemuan kembali revolusi kita’ yang oleh DPA diusulkan menjadi GBHN dengan nama manipol.
4. Pada tanggal 24 juni 1960 dibentu DPRGR oleh presiden dengan tugas melaksanakan manipol, merealisasi ampera dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Perpindahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh adanya potensi ancaman konflik internal. Puncaknya adalah dibubarkannya konstituante karena tidak berhasil membuat undang-undang. Kebuntuan kinerja konstituante akhirnya ditutup dengan pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi:

1. Pembubaran Konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi Negara Republik Indonesia
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya.

Latar belakang dikeluarkannya dekrit Presiden adalah:
1. Negara belum berhasil Undang-undang dasar sedangkan UUDS 1950 dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD yang menyebabkan Indonesia tidak mempunyai landasan hukum yang mantap.
3. Situasi politik yang kacua dan semakin buruk.
4. Terjadinya sejumlah pemberontakan.
5. Konflik dan perbedaan pendapat antar partai.

Rakyat menyambut dengan baik Dekrit Presiden karena mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden. TNI-AD melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, dibentuklah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Soekarno bertindak sebagai perdana menteri dan Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri. Program kerja Kabinet Kerja meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat dan pengingkatan produksi sandang pangan. Selain membentuk Kabinet Kerja, Soekarno juga membentuk badan-badan lain yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan percancang Nasional (DEPERNAS), dan Front Nasional.

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, terjaid beberapa penyimpangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945 Presiden berada di bawah MPR namun dalam pelaksanaannya, MPRS tunduk kepada Presiden.

2. Pembentukan MPRS 

Pembentukan MPRS oleh Presiden juga bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi harus melalui pemilu sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota yang duduk di MPR.

3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR 

DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena menolah RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya, Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden.

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara 

DPAS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Pelaksanaan kedudukan DPAS juga berasa di bawah pemerintah/presiden. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada 17 Agustus 1959 ditetapkan sebagai GBHN.

5. Pembentukan Front Nasional 

Front Naisonal merupakan organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 yang dibentuk oleh Presiden.

6. Pembentukan Kabinet Kerja

7. Keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom 

Pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehduan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab juka menolak Nasakom, sama saja dengan menolak Presiden. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa KI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. PKI berhasil meyakinnya presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan lemah terhadap TNI.

8. Adanya Ajaran RESOPIM

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Dampak dari sosialisasi resopim adalah kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden.

9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ABRI terdiri dari 4 angkatan yang masing-masing angkatan dipimpin leh Menteri Pangima Angkatan yang kedudukannya berada langsung di bawah Presiden

10. Penataan Kehidupan Politik

Kedudukan partai dibatasi oleh pentapan presiden. Pembatasan partai ini semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama Presiden.

11. Arah Politik Luar Negeri

a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo: Politik luar negeri bebas aktif cenderung condong pada satu poros.
b. Politik konfrontasi Malaysia: Pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme.
c. Politik Mercusuar: Dijalankan oleh Presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Politik Gerakan Non-Blok

2.2.2. Terhadap Kehidupan Ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “sistem lisensi”. Dalam sistem ini, orang yang yang dapat bergerak di bidang ekonomi terutama ekspor hanyalah orang-orang yang memiliki lisensi atau izin khusus dari pemerintah.

Untuk mengatasi kesulitan perekonomian, Soekarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi (DEKON). Dari deklarasi ini, dikeluarkan peraturan tentang ekspor impor dan penetapan harga. Pada masa kabinet Djuanda, pemerintah membuat Dewan Perancang Nasional yang dibentuk untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Dewan ini dipimpin oleh Mohammad Yamin. Tugas dari badan ini terbagi menjadi 2 bidang uatam yaitu:

1. Mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap.
2. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.

Pada tahun 1959, Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan perekonomian yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/1959 yang bertujuan mengurangi jumlah peredaran uang dalam negeri. Kebijakan ini mengarah pada praktik devaluasi pecahan mata uang rupiah kertas.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3/1959 yang menetapkan adanya pembekuan sebagian dari seluruh simpanan uang di bank-bank di seluruh Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6/1959 yang menyatakan bahwa uang kertas Rp.1000 dan Rp.500 yang masih berlaku dan telah dikonversi menjadi Rp.100 danRp.50 harus ditukar dengan uang kertas yang baru sebelum 1 Januari 1959.

Pelaksanaan kebijakan perekonomian tersebut diwarnai dengan kendala-kendala. Terjadinya krisi likuiditas di berbagai faktor membuat pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap anggaran belanja negara, serta mengawasi kinerja swasta. Tujuannya adalah agar aliran dana kredit rupiah dapat mengalir secara lancar untuk membiayai usaha yang signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berubah wujud menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin langsung oleh Soekarno dan mempunyai tugas untuk menyusun rencana perekonomian dan moneter jangka panjang tahunan, mengawasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta mempersiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki pertentangan dengan kebijakan dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh presiden. Hal ini disebabkan oleh adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan lain yang setingkat dalam undang-undang. Kondisi perekonomian Indonesia semakin menunjukan kemunduran hingga tahun 1966.

1.2. Perbandingan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Parlementer. 

Ada beberapa perbedaan anatar Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin dilihat dari beberapa bidang, yaitu:

Bidang	Demokrasi Liberal	Demokrasi Terpimpin
Politik	Demokrasi Liberal diwarnai dengan banyaknya kabinet yang terus berganti. Pada masa ini, Presiden Soearno hanya menjadi tokoh lambang saja. Kehidupan politik pada masa ini tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pertentangan antar kabinet. Menurut Soekarno tidak satupun kabinet dapat menyelesaikan masalah tanpa campur tangannya. Sehingga, Soekarno mengakhiri masa Demokrasi Liberal. Indonesia masuk se-bagai anggota PBB ke-60. Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia terha-dap Belanda tentang Irian Jaya tidak memperoleh penyele-saian yang memuaskan.	Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno meme-gang kendali atas pemerintahan. Parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Bahkan, Soekarno menghipun partai-partai dengan menggunakan suatu ikata kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian, partai-partai tersebut sudah tidak menyuarakan gagasan dan keinginan kelom-pok-kelompok yang diwakili-nya. Sepuluh partai yang tetap diperkenankan untuk hidup wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.
Ekonomi	Untuk menyehatkan pere-konomian, diadakan sanering yang dikenal dengan Gunting Syarifusin. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan ten-tang bukti ekspor (BE) untuk mengimbangi import. Namun ternyata BE tidak berhasil meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga cenderung bersikap konsumtif. Jaminan emas menurun sehingga rupiah merosot.	Presiden Soekarno menja-lankan sistem ekonomi ter-pimpin. Dalam sistem ekonomi ini, Presiden secara langsung terlibat dan mengatur perekonomian. Seluruh perekonomian terpusat pada pemerintah pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah terganggu dan menurun. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian adalah melalui deklarasi ekonomi pada 28 Maret 1963. Akan tetapi, kebijakan ini tidak berhasil.
Sosial	Partai politik menggalakan masyarkat untuk membentuk organisasi massa (ormas). Kea-daan sosial ekonomi yang merosot menguntungkan par-tai-partai kiri yang tidak duduk dalam pemerintahan karena dapat menguasai massa.	Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sehubungan dengan hal ini dikenal dengan istilah apatisme, sinisme, alienasi dan anomi.
Budaya	Pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budaya pada masa ini. Untuk mencukupi tenaga terdidik, pemerintah membuka banyak universitas. Dalam perebutan Piala Thomas, Indonesia yang baru pertama kali mengikuti kejua-raan ini berhasil memperoleh piala terebut.	Presiden Soekarno melalukan politik perimbangan kekuatan bukan hanya antar angkatan dalam ABRI, melainkan juga atar ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tinggi (Koti). TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

(Demokrasi terpimpin: dari Kabinet UUD 1945 kembali ke-Kabinet UUD 1945, S. Djaja, PUTERA, Halaman 51)
(Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan ... By Ayub Ranoh 35-36)

Bab 1 Pendahuluan <<                                                                                                    >> Bab 3 Penutup